Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN

Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2026
PERMENDUKBANGGA/BKKBN NO. 7, BNRI 2026/NO. 783, 19 HLM.
PERATURAN MENTERI/KEPALA BKKBN TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
  ABSTRAK -Peraturan ini dibentuk dalam rangka menjamin pengelolaan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip sistem merit serta sebagai upaya perwujudan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel. 
  -Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39/2008 sebagaimana telah diubah UU No. 61/2024, UU No. 52/2009, Perpres 33/2012, Perpres No. 180/2024, Perpres No. 181/2024, Perka BKKBN No. 82/PER/B5/2011, PerBKKBN No. 12/2020, Permendukbangga/BKKBN No. 6/2024.
  -

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Mutasi bagi PNS di lingkungan Kementerian/BKKBN yang meliputi Mutasi atas dasar Perencanaan, atas dasar Peningkatan efektivitas organisasi serta atas dasar permintaan sendiri. Pada bagian Lampiran peraturan ini mengatur mengenai format-format dokumen Mutasi mulai dari Format Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja hingga Format Nota dinas Permohonan Mutasi Pegawai.

 

 CATATAN:

-

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 4 November 2026 dan diundangkan pada tanggal 11 November 2026.

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2026.

 

Bagi PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan dapat dilakukan Mutasi sepanjang telah memenuhi masa kerja di Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

 

Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang mengajukan Mutasi karena mengikuti Seleksi Terbuka.

 

Dalam hal terdapat kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari unsur internal, dapat dilaksanakan seleksi Mutasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana melalui laman resmi lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. 

 

Lampiran 14 Hlm.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
Judul
Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jenis
Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
Nomor
7
Tahun
2026
Subjek
TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Singkatan Jenis
PERMEN
Tanggal Penetapan
04 November 2026
Tanggal Pengundangan
11 November 2026
T.E.U Badan
Indonesia. KEMENDUKBANGGA/BKKBN
Sumber
BNRI 2026 (783) : 19 HLM. Lamp 14 HLM
Tempat Terbit
JAKARTA
Bidang Hukum
Hukum Administrasi
Bahasa
Indonesia
Lokasi
BIHUKOR
Urusan Pemerintahan
-
Penandatangan
Wihaji
Pemrakarsa
BSDM
Status
Berlaku

Halaman ini telah diakses 0 kali

FILE-FILE PERATURAN

2026Permendukbangga007.pdf

STATUS PERATURAN

Tidak ada informasi status peraturan.

Helpdesk JDIH